Dinas Dukcapil DKI Verifikasi dan Validasi Sebelum Nonaktifkan NIK Warga Jakarta yang Pindah

WARTAKOTALIVE.COM, GAMBIR – Dinas Kependudukan Catatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta masih menghitung, verifikasi dan validasi data NIK yang dinonaktifkan di tahun 2024 ini.

Sekda DKI Jakarta Joko Agus Setyono mengatakan, pihaknya melakukan verifikasi dan validasi agar tidak salah ketika menonaktifkan NIK.

“Kami juga menyiapkan begitu mati tidak langsung otomatis tidak bisa dibenerin lagi, kita juga ada help desk nya yang nanti akan bisa mengaktifkan kembali 1×24 jam, bisa diaktifkan kembali,” kata Joko di Balai Kota, Rabu (3/4/2024).

Joko meminta masyarakat bisa memahami penertiban administrasi yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta karena sesuai dengan amanat Undang-undang.

Penertiban administrasi ini juga untuk mendata dan memberikan tepat sasaran bantuan sosial dari Pemprov DKI.

“Bansos nih orang yang tidak tinggal di Jakarta tapi tetap mendapatkan itu, nah ini supaya tidak salah sasaran. Itu aja,” tegas Joko.

Ia berharap verifikasi dan validasi NIK ini bisa selesai sebelum Pemilihan Gubernur DKI Jakarta beberapa waktu ke depan.

Baca juga: PERHATIAN! Penonaktifan KTP DKI Jakarta Bakal Berimbas Terhadap Pajak Kendaraan Bermotor

Baca juga: Pilkada Jakarta Bakal Seru, KPU DKI Jakarta: Cagub Perseorangan Butuh 618.000 KTP Pendukung

Pihaknya aoan segera menonaktifkan KTP warga yang sudah pindah ke luar Jakarta, meninggal dunia atau sudah lama tidak kembali ke Jakarta.

“Oh iya mudah-mudahan sih bulan April ini sudah bisa dimulai. Untuk yang meninggal dan RT nya tidak ada itu langsung kami nonaktifkan,” terangnya.

Sementara itu, Dinas Dukcapil DKI Budi Awaludin meminta kepada warga yang ingin komplain untuk datang ke kantor Kelurahan.

Nantinya di sana akan dilayani oleh petugas untuk mengaktifkan kembali NIK nya karena masih tinggal di Jakarta.

Baca Juga  Para Nyai dan Ning, Serta Nahdliyin Tapal Kuda Jawa Timur Nyatakan Dukungan ke Ganjar-Mahfud

“Nanti akan dilakukan verifikasi dan validasi langsung dengan pak RT dan pak RW di lapangan NIK nya,” imbuhnya.

Sebelumnya, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Barat mendukung langkah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) DKI yang ingin menonaktifkan NIK.

Kepala Bapenda Jawa Barat, Dedi Taufik mengatakan, penonaktifan ini sangat membantu dalam administrasi kendaraan bermotor.



Quoted From Many Source

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *