Ketua Komisi D DPRD DKI Perjuangkan Keadilan Pembangunan di RW 08 Sunter Jaya

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA – Pemerintah DKI Jakarta diminta merealisasikan pembangunan yang menjadi kebutuhan warga.

Saat ini masih terjadi dinamika kendala pembangunan di sejumlah kompleks atau kawasan permukiman yang dibangun pengembang dan belum menyerahkan Prasarana dan Sarana Utilitas (PSU).

Hal itu diungkapkan Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah.

Ida menyebut, warga di permukiman tersebut tak bisa memanfaatkan PSU, lantaran belum diserahkan padahal mereka sangat membutuhkannya.

“Pak Pj Gubernur DKI Jakarta (Heru Budi Hartono) saya berharap sekali dapat segera menginstruksikan jajarannya karena banyak sekali kompleks-kompleks di Jakarta yang sudah ditinggalkan pengembang, namun berdampak pada tidak bisa terealisasinya berbagai program pembangunan,” kata Ida dari keterangannya, Jumat (23/2/2024) malam.

Ida mengaku, sudah melakukan pendampingan bagi warga di RW 12 dan RW 08, Kelurahan Sunter Jaya sejak tahun 2020.

Namun, hingga saat ini baru di RW 12 yang sudah bisa direalisasikan dengan adanya berbagai pembangunan fisik.

“Saya sudah membantu secara all out agar di RW 08, Kelurahan Sunter Jaya juga bisa merasakan pembangunan yang dilakukan Pemprov DKI. Saya sudah membantu proses di Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang saat ini sudah ditahap menunggu tercetak Sertifikat untuk diserahkan ke Pemprov DKI agar RW 08, Kelurahan Sunter Jaya bisa segera menikmati pembangunan melalui APBD DKI Jakarta,” ungkapnya.

Ida menjelaskan, sudah semestinya warga tidak menjadi korban karena mereka turut menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan menunaikan berbagai kewajiban pajaknya. Meski sudah membayar pajak, tapi mereka tidak bisa menikmati pembangunan yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Saya ingin rasa keadilan menikmati berbagai program pembangunan baik fisik dan non-fisik bisa mereka rasakan,” ucap Ida dari PDI Perjuangan ini.

Baca Juga  Bidang Hukum Polda Metro Jaya Beri Jawaban dalam Sidang Praperadilan, Aiman: Kita Siap

Menurutnya, dari hasil blusukan yang sudah dilakukan sejak tahun 2020, secara faktual masih banyak kawasan permukiman yang dibangun pengembang masih kurang mendapatkan perhatian dari Pemprov DKI. Sejumlah RW di lingkungan kompleks itu bahkan sudah mengajukan usulan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), tapi aspirasi itu banyak yang belum bisa direalisasikan.

“Untuk itu, sebagai Wakil Rakyat saya sangat berkomitmen memperjuangkan kebutuhan warga yang memang sangat dibutuhkan,” ungkapnya.

Sebagai Ketua Komisi D yang membidangi pembangunan, Ida berharap, kebutuhan warga di kompleks-kompleks yang sudah ditinggalkan pengembang seperti terkait, pembangunan atau perbaikan jalan, normalisasi saluran, hingga kebutuhan penerangan jalan umum (PJU) bisa diakomodir.

“Saya minta Pemprov DKI bersama instansi terkait seperti Badan Pertanahan Nasional segera menginventarisir masalah untuk mendapatkan solusi terbaik bagi warga. Sekali lagi, pemerintah harus punya prinsip melayani, jangan warga jadi korban,” pungkasnya. (faf)



Quoted From Many Source

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *