Menkop UKM Teten Masduki Dorong RUU Perkoperasian Disahkan demi Hadapi Perubahan Ekonomi

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA – Kementerian Koperasi dan UKM mendorong Legislator RI untuk mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkoperasian.

RUU ini akan menjadi perubahan ketiga dari UU Nomor 25 Tahun 1992.

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki mengatakan, RUU Perkoperasian perlu segera dibahas dan disahkan untuk memperbaiki ekosistem koperasi.

“RUU ini sangat krusial untuk memperbaiki ekosistem usaha koperasi dan memberikan perlindungan terhadap anggota serta masyarakat,” ujar MenKopUKM Teten Masduki saat webinar pada Rabu (25/10/2023).

Teten mengatakan, RUU Perkoperasian terbaru ini akan menjadi solusi sistematik dan solusi jangka panjang untuk membangun koperasi Indonesia yang tangguh, mandiri dan kuat.

Baca juga: Tips Memilih Minuman Dingin yang Dibutuhkan untuk Menghilangkan Penat dan Dahaga Saat Cuaca Panas

Ada tujuh poin dalam perubahan ketiga UU Nomor 25 Tahun 1992 ini, yaitu pertama peneguhan identitas koperasi dengan mengadaptasi akar koperasi dari International Cooperative Alliance (1995) yang harmonisasikan dengan karakter dan semangat Indonesia dalam bentuk azas kekeluargaan dan gotong royong.

Kedua, modernisasi kelembagaan koperasi dengan melakukan pembaruan pada ketentuan keanggotaan, perangkat organisasi, modal, serta usaha.

Ketiga, meningkatan standar tata kelola yang baik agar mendorong koperasi di Indonesia memiliki standar yang baik.

Keempat, perluasan lapangan usaha koperasi, dengan menghapus penjenisan koperasi.

Kelima, pengarusutamaan koperasi sektor riil, affirmative action ini dilakukan agar koperasi sektor riil dapat menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat.

Baca juga: LKPP Gandeng UMK-Koperasi Milik Penyandang Disabilitas Terlibat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Keenam, peningkatan pelindungan kepada anggota dan atau masyarakat. Hal ini dilakukan dengan mengusulkan pendirian dua pilar lembaga.

Lembaga Pengawas Simpan Pinjam Koperasi dan Lembaga Penjamin Simpanan Anggota Koperasi.

Baca Juga  Sudah Lengkapi Berkas Naturalisasi, Keluarga Terharu Maarten Paes Ingin Bela Timnas Indonesia

“Dengan pendirian dua lembaga tersebut, membuktikan negara hadir dalam melindungi kepentingan anggota, koperasi dan masyarakat pada umumnya,” imbuh dia.

Ketujuh, peningkatan kepastian hukum, dengan mengatur ketentuan sanksi administratif dan pidana.



Quoted From Many Source

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *