Tuntutan Revisi UU Desa Dikabulkan, Massa Apdesi Bubarkan Diri di Depan Gedung DPR

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA – Ribuan massa dari kepala desa dan perangkat desa yang unjuk rasa di depan gedung DPR RI membubarkan diri.

Massa bubar usai perwakilan dari Apdesi (asosiasi pemerintah desa seluruh Indonesia) hadir membawa hasil pembicaraan dengan ketua DPR RI, Puan Maharani.

Hasil tersebut yakni tuntutan revisi UU Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa dikabulkan.

Agung Heri S, selaku MPO DPP Apdesi dan penasehat KIB mengatakan pihaknya antusias dengan perubahan Undang-Undang Desa.

“Selanjutnya kami di desa secara substantif mendorong penguatan kedaulatan desa,” ujarnya, Selasa (6/2/2024) di depan gedung DPR RI.

Baca juga: Hari ini Unjuk Rasa Perangkat Desa di DPR RI, 2.730 Personel Berjaga-jaga

Agung menyebut, jika desa berdaulat maka pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia lebih mengena dan cepat dilakukan.

Pihaknya mendorong relugasi tentang desa agar berpihak pada kewenangan lokal desa.

Adapun terkait tuntutan masa jabatan yang disetujui yaitu delapan tahun dalam satu periode, Agung menyebut masa jabatan tersebut dianggap lebih efektif untuk kepala desa dalam mewujudkan program-program atau visi-misinya semasa mencalonkan diri dulu.

“Itulah sebenarnya yang dituju. Itu local wisdom,” katanya.

Kemudian, pihaknya juga mendorong uang dari pusat langsung masuk ke kas desa sehingga bisa digunakan langsung oleh desa dalam belanja operasional desa.

Lalu, hal lain yang diubah yaitu terkait calon tunggal.

Calon tunggal yang melewati proses bisa ditetapkan jadi kepala desa lewat musyawarah mufakat.

Dengan revisi Undang-Undang Desa, kewenangan desa mengelola 70 persen anggaran diharapkan bisa dimanfaatkan dengan baik untuk kemajuan desa. (Raf)

 



Quoted From Many Source

Baca Juga  Saat Ganjar-Mahfud Diangkat oleh Massa Pendukung Usai Debat Cawapres

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *