VIDEO KPK Ajak Majalah Tempo Berikan Informasi Atas Kasus Bahlil Lahadalia

WARTAKOTALIVE.COM, Jakarta – Alexander Marwata Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyampaikan terkait kabar adanya dugaan korupsi yang menyeret nama Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia di sektor perizinan tambang nikel sudah mulai dibahas oleh pimpinan lembaga antirasuah.
“Ya kalau dibahas di pimpinan sih kita sudah ngobrol-ngobrol,” kata Alex
Hal tersebut dikatakan Alex saat ditemui awak media di Gedung Merah Putih KPK, Rabu (6/3/2024).

“Informal aja pas ketemu, ada berita menarik nih, laporan investigasi,” lanjutnya.
Selain itu Alex juga mengungkapkan bahwa ia berharap wartawan dari Tempo bisa memberikan petunjuk kepada KPK.
“Saya sih berharap wartawan yang menulis atau investigator-nya dari Tempo itu bisa memberikan sedikit clue juga ke kami,” ujar Alex.
Dilansir dari Kompas.com Rabu (6/3) sebelumnya, Bahlil diduga menyalahgunakan wewenangnya untuk mencabut dan mengaktifkan kembali sejumlah izin usaha pertambangan (IUP) dan hak guna usaha (HGU) dengan meminta imbalan miliaran rupiah.

Baca juga: VIDEO Habiburokhman Ungkap Anggota Dewan “Ogah-ogahan” Urus soal Hak Angket Pemilu

Namun disisi lain Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia melayangkan, aduan ke Dewan Pers terkait konten pada podcast Bocor Alus Politik (BAP) yang ditayangkan di YouTube tempo.co dan pemberitaan Majalah Tempo.
Terkait hal tersebut Bahlil pun memberikan kuasa kepada Staf Khusus Menteri Investasi/Kepala BKPM Tina Talisa yang menemui Dewan Pers didampingi Kepala Biro Hukum Rilke Jeffri Huwae di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Senin 4 Maret 2024.
Tina dan Jeffri diterima langsung oleh Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu dan Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers Yadi Hendriana.

Baca juga: VIDEO Banjir Karangan Bunga Untuk PDI-P Berisi Dukungan Gulirkan Hak Angket

Baca Juga  Terungkap Asal Kawanan Monyet Liar yang Berkeliaran di Permukiman Warga di Cipayung

Menurut Tina Talisa, Menteri Investasi menyayangkan konten podcast yang ditayangkan Sabtu, 3 Maret 2024 dan pemberitaan Majalah Tempo edisi 3 Maret 2024 dengan liputan investigasi berjudul “Main Upeti Izin Tambang”. Karya jurnalistik tersebut merugikan dirinya karena tidak memenuhi Kode Etik Jurnalistik.
“Pak Menteri Bahlil berkeberatan karena sebagian informasi yang disampaikan ke publik mengarah kepada tudingan dan fitnah, juga sarat dengan informasi yang tidak terverifikasi. Karenanya kami meyakini ada unsur pelanggaran Kode Etik Jurnalistik, di antaranya terkait kewajiban wartawan untuk selalu menguji informasi dan tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi,” kata Tina, dalam keterangan Kementerian Investasi, Senin 4 Maret 2024.



Quoted From Many Source

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *